Anak SMP diajari, tinggi-rendahnya nilai tukar rupiah-dolar difaktori permintaan dan cadangan dolar di pasar devisa. Indonesia, ekonominya amat gayut impor barang dan jasa. Defisit neraca tahun berjalan menukik. Walau sekilas sektor ekspor ceria, tetapi akibatnya harga barang domestik meningkat. Efeknya spiral/spillover. Kenaikan harga tanpa peningkatan pendapatan, artinya kesejahteraan rakyat tergerus.

Nilai rupiah makin amblas sejak awal orba. Tahun 1967 1 USD itu Rp235, terus meluncur ke Rp378 (paroh awal 1971). Akhir Agustus 71 dilakukan devaluasi menjadi Rp 415. Ini bertahan sampai Nov 78 Rp 625/dolar (devaluasi > 50%). Padahal waktu itu Depkeu & PERTAMINA simpan stok dolar buanyak (harga minyak up sejak 1973). Devaluasi 78 maksudnya pemerintah untuk dorong ekspor. Dan sejak itulah dolar dibiarkan mengambang terkendali (maunya). Maret 1983 harga minyak drop, pendapatan devisa merosot, devaluasi lagi menjadi Rp 702 kemudian Rp 970. Ekspor NONmigas dan pakai produk domestik didorong-dorong. Tetapi rupiah terus anjlok, September 86 lagi-lagi devaluasi, dari Rp 1354 menjadi Rp 1644.

Kita ingat, masuk tahun 1998 dolar melewati angka Rp6000, akhir Januari 98 menjadi Rp 16000 top sepanjang sejarah. Harga kebutuhan pokok dan industri membubung tiada tara. Rupiah yang sebenarnya sejak Gebrakan Sumarlin 1991 merosot terus, stok uang beredar melampaui pertumbuhan riil barang dan jasa. Kemarau panjang dan tingginya kandungan impor ekonomi makin melimbungkan industri. PHK masal membuncah, borong dolar bahkan pelarian kapital keluar membabibuta. Besarnya utang swasta konglomerat jatuh tempo, imbas krisis moneter Asia Tenggara, plus ketakstabilan politik (presiden sepuh memimpin ratusan juta rakyat), digebuk sekalian oleh kekaburan realisasi paket penyelamatan IMF dan negara2 donor; maka koit!

Permintaan dolar naik pesat walau aneka reformasi ekonomi digencarkan misal : intervensi BI beli rupiah dengan stok dolarnya, naikkan suku bunga SBI, menutup 16 bank swasta, mengganti 4 direktur BI, menutup proyek pemakan devisa dsb.  Pemerintah juga menjamin uang deposan di bank (kecuali BPR) bahkan merancang CBS/currency board system mematok harga dolar di Rp5000 atau 5500. Aneh, kedua yang akhir ini justru membuat harga dolar dari Rp 10000 menjadi Rp 6500. Padahal langkah-langkah begitu sangat riskan, menuntut stok dolar amat banyak. Tak jelas dari mana dana diambil dan defisit neraca tahun berjalan makin menggila.  Kecuali Rizal Ramli dan Mari Pangestu yang saat itu bersikap positif terhadap CBS, lain-lainnya (IMF, WB, Menkeu AS/Jerman, Menkeu RI/Emil Salim, Sudradjat Dj/Gub BI semua skeptis, dan Sudradjat didepak diganti Sjahril Sabirin.

Kesejahteraan rakyat pun tergorok. Di awal orba, pendapatan per kapita Indonesia hampir 80 USD, 30 tahun kemudian menjadi 450 USD. Bila tiada krisis nilai tukar, 1997 pendapatan riil per kapita diatas 1000 USD, namun karena krisis, pendapatan per kapita meluncur menjadi seperti tahun 1976. Krismon 1997 membingkiskan resesi dan sulit solusinya karena perpolitikan juga parah.

Saat itu Depkeu dan BI berkebijakan hemat devisa sbb : BI kurangi beli dolar (Juli 97), harga dolar dibiarkan semaunya, BI tak perlu stabilkan (Agustus), proyek senilai Rp 39 trilyun ditunda (September), naikkan suku bunga SBI (agar orang lepas dolar dan beli SBI – nyatanya justru naikkan harga kapital dan investasi memahal, makin resesi). Semua ternyata impoten, dan Oktober pemerintah akan minta tolong IMF beri guyuran dana dolar segar agar rupiah kembali stabil.

Apa didapat dari IMF ? Ketika harga rupiah tak terkendali lagi (21 januari 98 Rp16000/dolar), maka 8 Oktober mengaduh ke IMF dan 31 Oktober 97 M.Camdesus OK senilai 23 milyar dolar (plus negara-negara tetangga menjadi 30 milyar) untuk stabilkan rupiah (reformasi moneter) dan biayai pembangunan.  Menkeu sesaat sebelumnya melikuidasi 16 bank (padahal hanya 3% pangsa pasar, dan sampai kinipun jumlah bank kita eksesif) dengan aneka alasan, termasuk tak diindahkannya BI oleh mereka. Tindak darurat penyelamatan itu hanya temporer, tetapi artinya utang luar negeri membengkak dan RI makin tergantung.

Rupiah terjun bebas, penyebabnya al. defisit neraca tahun berjalan menggila, jumlah uang beredar jauh melebihi pertumbuhan barang dan jasa, utang manca swasta konglomerat jatuh tempo 1997-98 (plus kapital lari), permintaan dolar naik (spekulasi moneter), stabilitas politik rawan.

Ekonomi orba tumbuh 7% per tahun, tetapi walau investasi diprioritas namun pemerintah tak manfaatkan hasil sektor migas dan hasil bumi melainkan mengandalkan utang dan investasi asing.  Selama 15 tahun terakhir orba, pertumbuhan penanaman modal asing tumbuh 23% setahun, utang bertambah 14% per tahun. Pertumbuhan ekonomi kian kedodoran. Begitupun transaksi kegiatan ekonomi dengan luar negeri pesat, ekspor baik 28% per tahun. Tetapi peningkatan pembayaran bunga dan cicilan juga tak kurang besarnya. Ditambah kondisi politik, larilah pula kapital keluar. Defisit neraca tahun berjalan bengkak, dan harga dolar di dalam negeri membubung.

Industrialisasi amburadul menjadi biang. Produksi (pertanian) bahan kebutuhan pokok tergeser. Tahun 1997 Indonesia impor beras (9 juta ton), gula (400 ribu ton), kedele (1 juta ton), sayuran (130 juta ton), buah (90 ribu ton). Artinya baik sektor industri maupun pertanian tergantung luar.  Terjadi krisis pangan, inflasi menggila, rupiah terjerembab.  Defisit neraca tahun berjalan dari 94 ke 97 berlipat 3 kali lipat lebih. Industrialisasinya bodong, tergantung impor barang modal, bahan penolong, jasa angkutan, asuransi, perbankan, sampai transfer profit keluar dsb.  Jadi alih-alih sukses strategi ekspor nonmigas yang digemborkan, sebenarnya justru impor nonmigas pula.

Dulu ketika harga migas ambles, 1983, pemerintah menggalakkan ekspor nonmigas, maka didorong investasi. Maka dilakukan deregulasi/liberalisasi perbankan. Pertama, PAKJUN (1 Juni 83) agar dana masyarakat terhimpun ( bunga tabungan deposito naik) dan dialokasikan dalam kredit investasi; sebelumnya hanya berdasar persetujuan BI. Setelah 1984-87 berkutat kebijakan nonmoneter, 27 Oktober 1988 keluar PAKTO, deregulasi bank swasta. Tahun 1988 hanya ada 75 bank dengan 1640 kantor, sedangkan 1996 ada 238 bank dengan 5639 kantor cabang! Nilai alokasi kredit 1988-96 meningkat lebih 750%, mencolok pada 2 tahun terakhirnya. Uang beredar melambung, nilai riil rupiah anjlok tanpa ampun, orang menyimpan dolar.

Alokasi kredit meningkat cepat, karena mayoritas pemilik bank swasta adalah konglomerat, dan bisnis pun in-group. Jadi bank swasta hanya perampok dan penyalur kredit bagi dirinya dewek. Kalau kredit lebih 3 bulan tak kembali, dianggap macet. Lalu boleh ajukan kredit likuiditas KLBI ke BI, dan BI sejak dulu itu kan sarang KKN.  Bank-bank ambruk, karena otoritas kontrol BI impoten.

PAKTO 88 memungkinkan peningkatan alokasi investasi pro pertumbuhan ekonomi, tetapi karena impotennya kontrol BI atas bank-bank, maka liberalisasi perbankan hanyalah  BUMERANG, dan IMF diminta-mintai obat. Yang rugi bank-bank swasta itu, tetapi pemiliknya tak rugi, justru foya-foya.  Harga yang harus dibayar, naiknya uang beredar dan inflasi, dibebankan kepada rakyat…

Real estate Indonesia awal 90-an berzaman emas, proyek seluas samudera laiknya, dari rumah, toko, kantor sampai lapangan golf menjamur. Ini selain berdampak busuk dan buruk bagi lingkungan, juga membawa laknat ketegangan sosial tanpa henti, dan tak kurang 40% total kredit diguyurkan kesitu.  Padahal kredit sektor ini sifatnya ambil kredit segunung setor cicil seember-seember (lama), sementara ada kelebihan pasokan tak laku jual. Kerakusan terbina, utang luar negeri pun dipacu. Dan selama itu, BI dan Depkeu tak mewajibkan pengutang lapor. Berapa besar bayar bunga dan cicilannya pun tak tahu mereka. Itulah pengkadalan skala raksasa. Tambah lagi, spekulan bertandang, uang bentuk dolar ditukar rupiah dengan kurs disubsidi BI (swap), dan rupiah yang diperoleh segera ditukar dolar di pasar spot. Edan-edanan, bunga rupiah pun melambung (biaya investasi melonjak) dan harga dolar pun naik-naik terus ke langit.

Jumlah utang gila-gilaan itu sukar didapat infonya di dalam negeri.  Menurut data BIS Singapore (via akses Merryl Lynch disana) utang swasta Indonesia 1997 rekor 34 milyar dolar, sebagian besar tak dihedging/asuransikan.  Cadangan devisa BI hanya 22 milyar, plus penghematan oleh penundaan proyek besar 4 milyar dolar (1997). Menurut Radius Prawiro (6 Januari 98) posisi utang 137.4 milyar dolar (lebih separoh yakni hampir 74 milyar adalah utang swasta). Judulnya jelas : rakus namun impoten.

Sejak akhir 1996, Bill Clinton terpilih lagi, ekonomi AS membaik, negara-negara industri lain (EU dan Jepang) sedang jalankan politik konjungtur untuk dorong investasi dan peningkatan lapangan kerja. Ditambah dugaan bahwa theFed (Alan Greenspan) mau tingkatkan suku bunga utama, maka nilai dolar meningkat di pasar valas dunia. DM Jerman pun paroh pertama 1997 turun 22% nilainya. Hal serupa pada mata uang negara-negara lain, tapi cadangan devisanya handal. Negara-negara Thailand Filipin Malaysia mengalami defisit tahun anggaran berjalan, cadangan devisa tipis, maka mereka diserang spekulan yang mau borong dolar dan membuang Baht Peso Ringgit ke pasar. Nilai kurs saham turun drastis, manajer dan pialang pasar modal menjuali saham/kertas berharga dan menukar uang hasil jualan dengan dolar. Pemilik tabungan di Indonesia memburu dolar pula. Di Thailand lebih separoh bank ditutup, Menkeu cabut, perdana menteri pun lengser keprabon. Di Indonesia ? Mbegegeg tanpa geming alias ngendon.

Rupiah ambles juga terkait politik. Yang-kung kian senja, apalagi realisasi suntikan dana segar dolar dari IMF dkk alot pula. Oktober 97 presiden ke KL (konferensi G15), pekan ketiga November ke Afrika lalu Kanada (APEC) lalu umroh ke Mekah. Ini jelas melelahkan, tanggal 5 Desember Moerdiono mengumumkan presiden cuti sakit 10 hari. Kunjungan nyekar bu Tien dan ke Teheran (OKI) pun batal. Walau dirancang OK, kunjungan KL (sidang Asean) 12 Desember batal pula. Lagi-lagi para spekulan bertindak bak dukun, memborong dolar sampai Rp 6000/dolar.  Saat presiden mewisuda perwira AKABRI (18 Desember) maupun sewaktu arisan konglomerat (22 Desember), rupiah kembali ke posisi 1 November. Pada 30 Desember PTUN memutuskan penutupan Bank Jakarta (Probo, anggota komisarisnya Didiek Rachbini/pegiat ICMI) ditunda, rupiah goyang lagi. Investor minggat, modal lari, pabrik tutup, PHK menjamur, resesi membiak. Industri Indonesia memang impoten karena tergantung impor, tapi tak juga dibenahi.

Sesudah 2 bulan IMF setuju menyuntik, kok harga dolar malah berlipat-lipat ? Ini ya karena realisasinya tak jelas kapan, sedang sampai 1 November sudah banyak rupiah tersedot BI sehingga stok rupiah di publik (dan konglomerat pasti) sudah minim dibanding stok rupiah 14 Agustus saat BI melepas batas toleransi lonjakan dolar.  Paket suntikan IMF dan bilateral lain 43 milyar dolar jika dinilai kurs rupiah 5000 per dolar, mustahil dicover oleh jumlah rupiah Februari 98 yang dapat ditukar ke dolar. Seandainya Gebrakan Sumarlin (ala Juli 87 dan Februari 91) dijalankan lagi, boleh jadi pasar devisa akan lambat-laun mendingin, tetapi bukan itu yang dilakukan.

Memang penutupan 16 bank menurunkan laju uang beredar tetapi apakah fungsi kontrol BI atas bank-bank lain efektif ? Dan selama industri bergantung pada impor modal asing, impor barang dan jasa, dan itu tak dibenahi, maka neraca barang dan jasa akan tetap defisit, kebutuhan dolar mustahil menurun dan bila politik rawan pasti spekulasi dolar merajalela.

Nilai paket suntikan IMF yang hampir 100 trilyun rupiah, sementara dana pengentasan dari kemiskinan (IDT) cuma 1.2 trilyun, jadi siapa yang untung dari paket itu ? Yang menang tentu saja yang-kung, yang karena berani menutup bank-bank dan proyek-proyek besar kerabat-keluarga, maka dia didukung banyak pihak. Bukan presiden RI ke IMF namun Camdesus yang sowan (14 November 97 dan 15 januari 98) ke Cendana yang segera akan terpilih ketujuh kali kepresidenannya. Yang-kung sukses temporer menyandera kepentingan negara-negara besar, dengan pinjam legitimasi-kompetensi IMF-WB untuk menunjukkan otoritas otonomnya di Indonesia atas lembaga-lembaga politik maupun keluarganya. Ini mengembalikan kepercayaan dunia luar, secara sekilas. Legitimasi menjelang SU MPR meningkat.

Saat presiden OK dengan prasyarat IMF 1 November 97 dan segera laksanakan, ternyata dana segar tak sampai pemerintah tetapi 3 milyar dibelanjakan rupiah di pasar devisa New York, Tokyo dan Singapura. Akhir November ada bank baru pengganti Bank Andromeda yang ditutup Menkeu (1 November), maka dolar pun melonjak lagi.  Lagi, Bambang Tri mendapat proyek kilang minyak berkandungan dolar tinggi (yang 12 September 1997 ditunda). APBN 1998/99 diumumkan, tidak realistis karena berasumsi Rp 5000 per dolar (padahal nyatanya Rp9000), pertumbunan ekonomi 4% (padahal perusahaan pada gulung tikar), pajak bertambah (padahal pertumbuhan ekonomi mungkret), maka pasar devisa pun lieur bin nervous, maka 7 Januari 98 dolar melompat ke Rp 11000. Tanggal 9 Januari telepon berdering-dering dari Bill Clinton, Helmut Kohl, Hashimoto, Goh Tjok Tong sampai PM Aussie. Selang beberapa hari, Menhan dan Menkeu AS, dirut IMF, pada berdatangan dan hanya menemui yang-kung untuk diskusi. Citra otoritas diri kian dipoles kuat di domestik.

Tanggal 15 januari, yang-kung menandatangani LoI/intent disaksikan petinggi IMF, dan paginya Bill Clinton menelepon lagi. Ini diikuti reformasi sesuai LoI, proyek-proyek raksasa tak dilanjutkan. Gejolak nilai dolar teredam. Tetapi tanggal 21 Januari, ada kriteria penguasaan iptek bagi wapres, artinya calon kuatnya B.J.Habibie. Lagi-lagi pasar devisa nervous karena Habibie terlanjur dijuluki penguras-devisa, dan Lee Kuan Yew  berujar wapres Indonesia sebaiknya yang kondusif bisnis. Akhir Januari harga dolar menyundul Rp 16.000 per dolar !

Sejak Presiden memimpin orba, nilai rupiah pada krismon itu sudah merosot 99%.  Negara-negara barat cemas, mungkin lebih cemas daripada Yang-kung sendiri akan ekonomi Indonesia. Tanggal 25 januari, pemerintah merevisi APBN sebelum DPR membahas APBN yang dikritik IMF itu. Struktur APBN ekspansif namun cukup realistis yakni 0% pertumbuhan ekonomi, 20% inflasi, Rp 5000 per dolar.  Tanggal 27 januari, otoritas moneter Indonesia bersama IMF memastikan bahwa uang deposan di bank-bank milik negara dan swasta dijamin BI.

Mengenai CBS, mengapa dirancang pemerintah, apa tak bertentangan IMF ? Desain CBS oleh Prof.Steve Hanke itu walau mengandung prasyarat dan risiko, tetapi aneh justru menurunkan harga dolar sampai Rp 6500. Ini perlu uraian terpisah. Yang pasti, sungguh ada persilatan kelas wahid antara Presiden Ri dan IMF saat itu. Antara persyaratan dan pencairan dana saling desak. Yang-kung membuktikan dia tak mau didikte mentah oleh IMF, juga berhasil menguji sejauh mana penolakan pasar atas figur Habibie. Kerabat dan keluarganya pun tunduk pada keputusan presiden. Memburuknya resesi masih dapat ditolerir demi kekuasaan.

Agar sistem moneter terkendali, BI sebagai pengendali harus kuat, sekaligus bersih. Stabilitas politik terjamin. Di era pasca orba, kekuatan sospol dan elit politik diluar sistem maupun komponen masyarakat sipil sangat penting. Mereka harus kuat dan mampu mendesakkan dilakukannya transparansi, baik di sektor ekonomi, keuangan, serta birokrasi negara, dilandasi asas demokrasi.

Jelas pula bahwa ada atau tiada paket sumntikan penyelamatan 43 milyar dolar itu, tidak akan ada perbaikan nasib signifikan pada rakyat kecil yang sedari dulu adalah mayoritas penduduk Indonesia. Paradigma baru makin niscaya. Ekonomi yang sungguh berarti dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat itulah yang harus diwujutkan. Sektor keuangan harus dibenahi dulu, perbankan dan pasar dijinakkan dari kerakusan spekulatifnya, birokrasi dibersihkan. Sektor riil dimajukan dan diperkokoh, jangan para insinyur justru takluk pada kebinalan sektor moneter bila itu menggerus kekayaan bangsa.

EGRANG MENJERUMUSKAN

Tahun 1965 adalah tonggak sejarah terpenting setelah 1945 bagi bangsa Indonesia, begitu tesis riset ekonomi politik para hali termasuk Prof.Jeffrey Winters.  Sebelum 1965, Indonesia membuat dunia Barat gelisah karena figur semacam Soekarno tak mau nurut tergantung finansial. Setelah 1965 Indonesia justru banting setir drastis membuka diri pada dunia Barat dan pengaruh globalisasi. Tentu saja ini penuh peluang dan risiko sekaligus.

Tahun 1965 akan diingat sebagai akhir Indonesia berperan sebagai pelopor dan pemimpin dunia berkembang yang membuka alur alternatif atas pilihan simplistis antara Barat dan Timur, antara Amerika dan Rusia. Itu juga akhir kompetisi dahsyat antar berbagai macam kelompok masyarakat pembentuk negara Indonesia. Yang menang ialah nasionalis-versi-TNI dan kelompok internasionalis-versi-WijoyoNitisastro dan teknokratnya, ini grup yang sangat kanan dan anti-demokratis. Yang kalah ialah kelompok nasionalis-versi-Soekarno, kelompok Islam versi NU-Muhamadiyah-Masyumi, dan juga kelompok PKI.

Perubahan yang terjadi itu, ujar Prof.Jeffrey, amat luar biasa. Sebelum 1965 hubungan Indonesia-dunia amat pelik, padahal dunia Barat ingin negara-negara bekas jajahan masuk dalam payung mereka. Sesudah 1965, negara-negara Barat mengandalkan figur semacam Soeharto. Dan bagi AS hal itu sangat menyenangkan karena tak perlu menang dengan meneteskan darahnya sebagaimana dialami berantakan di Vietnam.

Tahun 1960-an awal, Indonesia adalah tempat menakutkan bagi investor. Era itu ditandai tidak adanya kebijakan ekonomi rinci sama sekali. Inflasi 1965 amat tinggi, suku cadang dan mesin tiada, tiada lapangan kerja, dan dalam situasi krisis (sebagaimana dilakukan pemimpin lain juga) itu yang dilakukan mencetak lebih banyak uang, dan inflasi pun ibarat spiral terus meluncur ke bawah. Bila tahun 1957 dijadikan indeks biaya hidup = 100, maka tahun 1960 menjadi 348, tahun 1965 menjadi 36 000, dan Juli 1966 menjadi 150 000. Mengerikan dan dapat meledak sewaktu-waktu. Maka Soeharto masuk.

Apa yang dilakukan presiden baru itu ? Pertama, cuci tangan dari darah korban 1965. Lalu dua langkah. Pertama, gaet segala uang bebas/tak terikat untuk galang kuasa. Kedua, undang modal swasta untuk menggerakkan ekonomi. Tetapi kedua sasaran itu saling berbenturan. Yang satu hitam, yang lain putih.

Dibangunlah patron-klien, dia bertindak selaku mafia-don, cari uang melalui KORUPSI.  Tetapi beri peluang bisnis pada kroni dan galakkan korupsi, pastilah ditolak oleh investor non-kroni. Bagaimana lantas ?

Itulah diciptakan sistem DUAL TRACK alias EGRANG. Dijalankan serentak keduanya, dikelola pula benturan-benturan antar keduanya. Jalur KORUPSI-ILEGAL dipilihlah IBNU SUTOWO, jalur investasi bisnis resmi dia pakai WIJOYO cs atau yang populer dijuluki Mafia Berkeley itu. Mereka tahu bahwa bos ini don Godfather korup yang tengah membangun Mafia, tetapi mereka punya ikatan kuat dengan Amerika dan berharap saluran merekalah yang akan dominan. Nah, EGRANG pun tersusun. Apa lacur? Wijoyo cs kalah dalam persilatan, dan para teknokrat itu beralihrupa pula menjadi orang kaya dan KORUP, sebagaimana kroni lainnya. Pada krismon 1997, atas mafia don Yang-kung, setelah berkuasa beberapa dasawarsa, ekonomi busuk basi pun merontokkannya.

Buku Modal Berpindah, Modal Berkuasa.  Ada aneka kekuasaan di tiap negara dan masyarakat, namun kekuasaan itu tidak tertebar merata.  Di negara demokratispun, satu orang satu suara dalam pemilu, tetap saja ada segelintir yang dapat bersuara dengan cara lain, karena punya basis kekuasaan eksklusif lain yang tak dimiliki yang lain. Mereka dapat menyetir pemerintah. Itulah investor. Jika mereka menginvestasi, terbukalah lapangan kerja. Bila mereka emoh itu, ekonomipun menukik tajam. Mobilitas modal adalah segi penting investor, dan itu isi buku tadi, bagaimana dan bilamana menyetir Yang-kung, juga kapan dan mengapa ada kalanya pengaruh melemah.

Krisis ekonomi berpeluang krisis politik, maka pentinglah bersikap tanggap kepada investor, karena mereka punya modal. Tetapi  Indonesia memikat, karena pemimpinnya juga menyukai kapital yang tak terkontrol oleh investor!

Di awal orba, tepatnya akhir 1973, Soeharto tak punya banyak opsi. Pemerintah tak punya banyak uang, BUMN bangkrut, maka dia harus dengarkan apa permintaan investor. Maka Wijoyo dkk sangat berpengaruh saat itu. Namun dari 1974 sampai 1982, harga minyak membubung. Melalui PERTAMINA, Soeharto punya akses yahud akan modal. Dari kacamata teknokrat, kenaikan harga minyak saat itu adalah musibah, presiden menjadi cuek pada investor.

Malah diizinkannya Ginanjar dan Sudharmono mencipta tim Keppres 10. Tim ini resmi upaya untuk membangun kekuatan investor domestik (tahun 70-an namanya pribumi) agar bersaing dengan investor asing dan keturunan Cina (Tionghoa). Sekilas seperti Mahathir Malaysia, tetapi kenyataannya lain : dalam praktek tim ini adalah piranti bagi-bagi kue lezat gratisan laiknya, bagi dia dan kroninya. Lewat piranti migas, uang yang meluncur ke pundi-pundinya dkk nyaris tak terbatas, maka buat apa menggubris investor non-kroni ? Itu sebabnya Abu Rizal bakri dkk harus merasa berhutang budi berat pada Ginanjar.

Pada 1982 harga minyak memble, jumlah uang rezeki nomplok pun mengkerut. Mendadak sontak presiden RI harus ramah lagi pada investor non-kroni. Saat itulah era deregulasi digulirkan dan para teknokrat bertempik sorak sorailah. Mereka gemes benci tatkala Soeharto hanya mendengarkan Ibnu dan Dharmono. Ini bukan bicara soal apakah Tim 10 lebih baik daripada teknokrat atau sebaliknya. Akan tetapi bahwa TIM 10 digunakan sebagai sarana canggih dan piranti piawai untuk KORUPSI, untuk memberi makan para kroni. Dari responsif, tak-responsif, dan kembali responsif pada investor non-kroni, ini ukurannya adalah naik-turunnya kekuatan investor.  Faktor lain : ada tidaknya dana alternatif bagi rezim itu.

Di zaman itu, sebenarnya ada peluang besar untuk membangun sistem hukum yang kuat, sebagaimana di negara-negara berkembang lain yang gesit dan cepat maju. Tetapi bukan itu yang dipilih. Justru dilakukan hal-hal yang berakibat penghancuran infrastruktur hukum di Indonesia. Korupsi disitu lebih-lebih merajalela, dikembang-suburkan.  Warisan orba bukan sistem dan lembaga pemerintahan kuat dan profesional, namun justru hukum, birokrasi, pendidikan bahkan militer diKORUPSI tandas. Bukan sistem berdasar hukum dan prosedur, tanpa pandang bulu dan tak mudah dibeli dan diintimidasi, melainkan justru yang mengabdi kepentingan individunya selaku don mafia. Pengacara, jaksa dan hakim tahun 50-an sangat piawai, sedangkan mereka di zaman orba dilibas dan diganti cecunguk korup. Don mafia menjadi penguasa tunggal.

Selama don berkuasa, yang dilaporkan pertumbuhan rata-rata 7% selama tiga dasawarsa. Tetapi tatkala don Godfather lengser, seluruh sistem tidak berfungsi. Institusi lemah, sehingga setelah don jatuhpun mereka tak mampu mengatur para oligark yang tertinggal. Itu sebabnya, dengan julukan bapak pembangunan, don mafia berhasil membikin negara ini nyaris sengkleh dalam arti absolut. Kompetitor regional seperti China, India, Thailand, bahkan Vietnam, maju melaju kencang, Indonesia masih jongkok ndeprok lupa berdiri. Itulah berkat sungai darah dan mayat hidup yang telah dihisap tuntas oleh don pula.

UNTHUL-UNTHULNYA BERNAMA PERTAMINA

Godfather mengkhianati Republik demokratis berPANCASILA dengan berbagai kiat dan topeng. PERTAMINA adalah BUMN utama tempatnya merangsek dan menyedot dana. Dia akses sumber-sumber aset dana bebas yang dapat dicolong dan diputar dalam jaringan model patron-klien yang dirajutnya.  Yang-kung menyadapi aliran-aliran dari sumber yang tipis kontrolnya sekitar tahun 1968. Orang paling tepat ialah IBNU SUTOWO yang nongkrong-nangkring di PERTAMINA. Disitu dipiara aneka tikus, rayap dan unthul-unthul berbagai jenis dengan belitan sindikatnya, sejak awal orba.

IBNU SUTOWO dipasang, yang lain-lain yang mengganggu dieliminasi. Jelas, Ibnu Sutowo tak menerima cipratan dari IGGI, WB, IMF, ADB dan sejenisnya. Artinya BIROKRASI adalah jalur lambat, sedangkan PERTAMINA adalah jalur cepat sekaligus non-institusional. Yang semula di awal orba PERTAMINA hanya menjadi aset jaminan utang, kemudian PERTAMINA menjadi sumber dana itu sendiri. Investasi oleh dan melalui PERTAMINA tidak tunduk kepada hukum. Kontrak-kontrak mereka diatas hukum laiknya.

Dinamikanya sangat membuat tertegun-prihatin, mengerikan bila ditulis rinci disini (baca buku sumbernya)

Maka sungguh sengajalah diciptakan benturan dan persilatan, tarik-menarik dan desak-mendesak, antara sistem LEGAL dan sistem PERTAMINA. Terlalu banyak korban dapat digambarkan akibat binal dan liarnya PERTAMINA bagi ekonomi Indonesia serta kesejahteraan rakyatnya. Yang gendut hanya para bos PERTAMINA dan sekalian cecunguknya, dan sudah pasti don, bosnya.  Sistem EGRANG alias dua jalur inilah yang membuat investor sejati enggan masuk ke Indonesia. IBNU SUTOWO dan kroni-kroni piaraannya membuat kepercayaan investor pada Indonesia terkikis, mengenai kepastian hukum, komitmen pada pasar bebas, dan pengaturan ekonomi secara teregulasi namun transparan. IBNU SUTOWO melalui utang komersial maha raksasa sungguh menguras devisa, kemampuan tukar mata uang oleh negara juga digerogoti, dan investor yang dengan mudah memindah kapital menjadi tidak tergiur oleh Indonesia yang sejatinya kaya raya namun tidak becus.

Baru akhirnya pada penghujung kekuasaan, presiden RI itu dapat mulai disadarkan bahwa berbagai tindakan IBNU SUTOWO dapat sangat berbahaya bagi negara. Sayang, sudah terlambat. KORUPSI sudah terlanjur menjadi kanker ganas, menyebar dan tak hanya menimpa PERTAMINA. Yang terhasil, kehancuran merata, berpangkal dari double gardan ala PERTAMINA.

Zaman Don Mafia membuktikan bahwa negara miskin dapat mengalami pertumbuhan tinggi walau tanpa membangun negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ala orba adalah pembangunan bodong dan temporer, karena biaya-biayanya ditimpakan pada generasi berikut. Prestasi Yang-kung satu, yakni sangat efektif menjinakkan para oligark-kroninya agar sedikit berkurang potensi perusakannya pada bangsa dan negara. Jadi yang terpenting bagi setiap negara yang membangun adalah :  mengendalikan SEGELINTIR ORANG DIATAS yang mampu menghancurkan ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat yang dibawah.

Kekeliruan Yang-kung ialah bahwa dia menjinakkan oligarki secara pribadi, bukan institusional. Selama orba, kroni Soeharto tidak pernah takut pada HUKUM dan HAKIM, apalagi jaksa dan polisi. Seandainya Don bekerja keras mendirikan sistem HUKUM yang sangat kuat dan independen/Merdeka (bukan tergantung individunya), sehingga para oligark tunduk patuh pada sistem hukum yang tak dapat dibeli dan tak pandang bulu, maka para OLIGARK saat dia lengser akan tetap jinak, bukan berubah menjadi mahluk brutal, ganas, freelancing, macam kanker laiknya.

Lantas ? Mencari GODFATHER baru ? Jangan, karena itu hanya akan menunda lagi PENEGAKAN HUKUM yang telah terbengkelai sejak 1966. Rakyat kini memilih langsung, maka jangan memilih hanya berdasar citra, tampilan luar, santun dan topeng kesolehan. Figur PEMIMPIN sejati ialah yang BERSAMA RAKYAT, terjun membangun sistem hukum kuat yang mampu menjinakkan para penjahat ganas. Jangan sampai tertipu oleh slogan, reklame, SMS sampai statistik survei dadakan bikinan badut-badut politik dan informatika lancung, yang bermentalitas dan berhampiran orba. Makin ditunda prosesnya, makin sukar bagi rakyat untuk selamat. Dan rakyat Indonesia terlalu miskin tanpa daya, terlalu tertinggal bila harus menunggu lagi. Globalisasi pun terus bergerak, iptek makin maju, kompetisi kian berat, tidak menunggu siapapun!

Yang tak suka TRANSPARANSI, yang tak mau hitam-putih (moral) untuk menohok dan basmi KORUPSI, yang bermental spekulasi-manipulatif (dalam keuangan/moneter dan bidang lain), yang menolak akses MASYARAKAT akan birokrasi, yang berpola MONOPOLISTIS ala PERTAMINA  semua itu adalah jelmaan mental orba yang sangat amat BERBAHAYA bagi Indonesia.

Cara-cara DOBEL GARDAN, EGRANG, dual-track, main korupsi seraya berlagak soleh, sistem aliran uang GELAP dan TERANG, sistem pengucuran dana ilegal sumber dan aset moneter, semua itu adalah jelas dan gamblang mental orba, pengkhianat cita-cita negara Republik Indonesia, dilaknat para pahlawan, dan sungguh sebrat dari pandangan hidup bangsa PANCASILA. Hitam adalah hitam, putih itu putih, bukankah YIN-YANG pun tak kenal abu-abu moral ?  Hendaknya tambah bijak, kaji sejarah. ***

Ikut dinukil gagas dari : LIEM SIOK LAN, Menembus Batas, Aneka Ilmu, Semarang, 2009 (402 halaman). Buku best seller! Call : 024-6582901, 6580335

.

Tags: Andromeda, asia tenggara, B.J.Habibie, Bill Clinton, borong, dan, devisa, Di, dolar, ekonomi, ekspor, Helmut Kohl, IMF, indonesia, intervensi, itu, januari, Jeffrey, Jeffrey Winters, kemarau panjang, krisis moneter, Lee Kuan, Maka, New York, orba, Pada, pelarian, phk, Steve Hanke, Tak, Timur, Tokyo, Tong, Tri, yang

This entry was posted on December 11, 2009 at 6:57 am. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Posted in News Berita by heribertus No Comments Yet